Juara II Penulisan Artikel (ini artikelnya).

Menilai Pemerintah dan Politik Dari Kasus Kenaikan Harga BBM

Ketika kita memberikan sebuah penilaian pada hakikatnya tidak ada penilaian yang objektif, karena semuanya bersumber dari rasio. Sedangkan rasio mempunyai keterbatasan sesuai dengan cara pandang masing-masing individu, sejatinya kebenaran dan keadilan yang hakiki hanya menurut Allah SWT. Namun dalam artikel ini penulis mencoba memberikan penilaian semurni mungkin mengenai “Penilaian Pemerintah dan Politik Dari Kasus Kenaikan Harga BBM” dengan bersumber kepada kenyataan yang hadir didepan masyarakat, kemudian merefleksikannya dengan falsafah dan ideologi bangsa yang kita anut sebagai rujukan yang jelas dalam memberikan penilaian.

 Negara pada esensinya ada dan hadir untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai bersama. Dalam kasus di Indonesia, Indonesia memiliki 3 tujuan yang ingin dicapai yaitu mencapai kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia. Tujuan - tujuan ini berasaskan kepada sebuah kesatuan landasan idiil dan konstitusional yaitu Pancasila dan UUD 1945. Ketika sebuah negara bertindak menyalahi tujuan-tujuan dan atau landasan idiil yang ada dalam menentukan segala macam langkah yang akan diambil, maka dengan sendirinya negara itu menyalahi eksistensinya sendiri sebagai sebuah negara karena sifat landasan idiil yaitu sebagai sebuah rel yang harus dilalui sebelum mengeluarkan keputusan apapun. Tujuan utama yang ingin dicapai sebuah negara adalah mencapai kesejahteraan umum. Kesejahteraan sasaran utamanya yaitu bagi semua elemen masyarakat. Negara ada untuk rakyat dan bukan sebaliknya. Kebijakan pemerintah yang mengorbankan kehidupan rakyat merupakan bukti bahwa negara bersifat egoistis untuk menyelamatkan kehidupan kenegaraan. Padahal Indonesia adalah negara berazaskan kerakyatan dan menuju tercapainya keadilan sosial sebagaimana yang tercantum pada landasan idil Pancasila yaitu pada poin; “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

            BBM adalah suatu variabel yang sangat penting dari ukuran sebuah kesejahteraan rakyat. Kebijakan terkait BBM adalah sebuah kebijakan yang luar biasa penting dan bisa berefek domino apabila tidak ditimbang dengan sebaik-baiknya. Kita melihat kebijakan yang diambil pemerintah untuk hal ini tidak sama sekali berangkat dari pandangan kebijaksanaan untuk kehidupan kerakyatan. Kenaikan harga BBM yang nyaris disahkan pada 1 April kemarin adalah sebuah kebijakan yang dapat dikatakan tidak bijak dan terburu buru, karena hanya melihat dari satu sisi yaitu bagaimana menyelamatkan APBN tahun ini. Yang harus kita garis bawahi , faktor pembentuk negara adalah rakyat, dan negara ada untuk rakyat. Jadi segala kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya berawal dari pandangan kerakyatan.

Saat ini, alasan utama pemerintah untuk menaikkan harga BBM adalah penyelamatan APBN, karena jika tidak APBN akan jebol dan negara akan ambrol. Akan tetapi sama sekali tidak ada suatu pandangan dalam menimbang kebijakan ini bagaimana rakyat berpenghasilan rendah bisa tetap makan sehari-hari. Saat ini saja makan sudah sulit, apalagi untuk kedepan apabila harga BBM benar dinaikkan maka sudah bisa dipastikan keadaan akan tambah susah bagi mereka yang berpenghasilan rendah. Fakta yang terjadi pada saat ini, dana APBN yang ditakutkan akan jebol apabila BBM tidak dinaikkan, selama ini juga sudah jebol dengan rencana anggaran yang “aneh-aneh”, tidak rasional, dan tidak berlandaskan landasan idiil untuk mencapai kesejahteraan umum”. Contohnya adalah anggaran pembangunan fasilitas dan gedung DPR, anggaran makanan untuk rapat yang berlebihan, anggaran studi banding yang tidak jelas tujuannya dsb. Jika memang alasan utamanya adalah untuk penyelamatan APBN, yang jadi pertanyaan besar kenapa tidak dikurangi saja anggaran untuk pos-pos kegiatan yang sifatnya tidak rasional dan tidak bisa dikatakan berlandaskan idiil tersebut.

Perlu diingat pada awal tahun ini, Presiden menyampaikan suatu pernyataan yang

pada intinya menyatakan apapun yang akan terjadi pada tahun ini, Harga BBM tidak akan naik. Didalam opsi yang ditawarkan pasca kenaikan BBM , pemerintah menawarkan paket kompensasi seperti BLSM (BLT model baru), kebijakan penyaluran raskin dsb. Kebijakan kenaikan harga BBM adalah sebuah kebijakan yang sangat rentan secara politis, baik bagi partai yang pro terhadap kebijakan kenaikan BBM maupun bagi partai yang menolak kebijakan tersebut. Dari dinamika yang terus berkembang dalam sebulan terakhir, sangat dikhawatirkan kebijakan ini hanya menjadi sebuah komoditas politik yang sebenarnya benar-benar tidak pro-rakyat. Kita dapat menyimpulkan suatu kesimpulan seperti ini, berkaca dari pengalaman kenaikan harga BBM yang terjadi pada tahun 2005 dan 2008. Suatu kebijakan yang pada akhirnya menuai banyak kontroversi. Sebenarnya terdapat banyak pembelajaran dari pengalaman menyangkut kenaikan BBM pada tahun 2005 dan 2008. Namun sayangnya, kita melihat sampai pada saat ini tidak ada suatu pembelajaran yang diambil dari kebijakan masa lalu. Alternatif yang diberikan pemerintah pada waktu itu terkait kenaikan harga BBM adalah pemberian kompensasi BLT.

            Berbicara mengenai BLT, mungkin secara sepintas kebijakan pemberian BLSM (BLT model baru) dsb. Sudah sesuai dengan landasaan idiil negara kita yaitu untuk mencapai kesejahteraan umum. Namun apabila kita telaah lebih lanjut, ini hanya sebuah usaha “pembungkaman implisit” agar masyarakat tidak menjerit protes pasca kenaikan BBM. Yang ingin dicapai dari kebijakan BLSM adalah kesejahteraan umum, tapi apabila masyarakat miskin kota yang ditemui setelah penelitian kualitatif Kastrat ICMI sama sekali tidak ada yang mendapatkan BLT pada beberapa tahun yang lalu (Pikiran Rakyat, 23/03/12), apakah dapat dikatakan ini benar sebuah kebijakan untuk kesejahteraan umum? Kebijakan BLSM 2012 ini hanyalah BLT model baru dengan sebuah nama dan jumlah nominal yang baru. Negara seakan-akan tidak membuka mata atas keadaan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini ketika akan menerapkan BLSM sebagai kompensasi kenaikan BBM berdasarkan dari pengalaman BLT yang gagal. Apa yang diberikan pemerintah kepada masyarakat melalui kebijakan BLSM tidaklah menyelesaikan akar permasalahan untuk sekedar membuat kenyang perut masyarakat. Sebelum adanya pencabutan subsidi pun 26 juta masyarakat Indonesia yang terhitung miskin sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi ketika harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi akan tersulut naik ketika harga BBM turut naik. Maka uang sebesar Rp.150.000/bulan yang apabila kita tilik lebih dalam sebenarnya adalah sebesar Rp.5000/ hari tidaklah sama sekali akan membantu perekonomian pada takaran rumah tangga.

Melalui sisi moralitas, pemerintah dapat dikatakan tidak memiliki perasaan apabila hanya melihat perspektif makro yang direprentasikan pada hitungan-hitungan nominal yang tidak mencerminkan kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Segala hitungan diatas pun hanya berlaku bagi orang yang menerima BLSM, padahal banyak orang miskin namun tidak mendapatkan BLT (BLSM) karena tidak memenuhi kriteria tertulis yang sifatnya terkadang tidak sesuai dengan kondisi riil kemiskinan. Seseorang mempunyai motor dianggap tidak miskin, padahal tidak selamanya seseorang punya motor itu kaya, coba berfikir apabila seorang kepala rumah tangga yang bekerja dengan satu motor namun dia harus menghidupi 8 anggota keluarga yang lainnya, yang kesemuanya tidak bekerja.

            Sungguh ironi, lagi-lagi orang kecillah yang menjadi korban. Pemerintah terkesan tidak bernurani dengan kebijakan yang menyusahkan rakyat, partai politik hanya mementingkan partainya. Kalau sudah demikian, pertanyaan besar untuk kita adalah, “kapan negeri ini akan keluar dari keterpurukan?”. Sebuah jawaban yang harus dicari bagi kita, para generasi muda. Cukup sudah kita menderita, Indonesia adalah negara yang kaya dan kekayaan itu milik kita, bukan milik asing..!!

Posted in: Politik